Camat Pragaan Tegaskan Musdes RKPDes APBDes 2023 Bisa Tepat Waktu

SUMENEP - Pemerintah Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023. 

Musdes tersebut dihadiri oleh Camat Pragaan beserta Forum Koordinasi Kecamatan (Forpimka), Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Dampingi Presiden RI Kunker di Wilayah Sulawesi Tenggara

Camat Pragaan, Heru Cahyono, S.STP, mengatakan, Musdes RKP Desa dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan maupun penyelenggaraan pemerintah yang akan dilaksanakan tahun depan (2023).

"Saya berharap dengan segera menyusun RKP Desa dan penyelesaian APBDes 2023 tepat waktu pada akhir tahun anggaran 2022, " ujarnya, Senin (08/08/2022).

Baca juga: Restocking Situ Gede Kota Bogor Tebar 33.000 Ekor Ikan

Ia juga mengharapkan agar RKP Desa yang dihasilkan lebih berkualitas, disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat, serta programnya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kami juga berharap agar RKP Desa ini berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kreatif masyarakat, " imbuhnya.

Baca juga: Ironis, Tak Kunjung Dibayar, Vendor Tarik Aset Ratusan Juta dari DPRD Pekanbaru

Heru menjelaskan, dalam RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang rencananya akan didanai dari berbagai sumber, dari Pendapatan Asli Desa (PADes), swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, daerah dan pusat.

"Musdes penyusunan RKP Desa ini merupakan rangkaian tahapan penyusunan RKP Desa. Kami harap sistematis dan tepat waktu, agar warga segera merasakan manfaat APBDes tahun depan, " tambahnya.

Baca juga: Puluhan Guru Honorer Ngadu ke DPRD Padang

Nantinya juga dibentuk Tim Penyusun RKP Desa. Selanjutnya tim melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif dan berbagai program yang masuk ke desa, serta melakukan pencermatan ulang pada RPJMDes.

Dilanjutkan dengan penyusunan rancangan RKP Desa yang dilengkapi desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP), dan juga melakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) rancangan rancangan RKP Desa. (*)

Baca juga: Wako Hendri Septa Buka Muskot Korpri Kota Padang