Disetujui APBD Pangkep TA 2023 Sebesar Rp1,46 T, Bupati Muhammad Yusran Sampaikan Kebijakan Program dan Kegiatan Rancangan APBD

PANGKEP - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tahun anggaran 2023 disetujui melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Pangkep, Rabu(30/11/22).

Sebelum dilakukan persetujuan bersama, juru bicara DPRD Pangkep H Pattola menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBD.

Baca juga: DPRD Pesisir Selatan Minta Pemkab Ikuti Aturan KIPI

Dalam penyampaiannya mengatakan struktur APBD Pangkep tahun anggaran 2023, Pendapatan sebesar Rp. 1.460.triliun lebih dan belanja sebesar Rp 1.465.triliun lebih. 

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) menyampaikan Kebijakan program dan kegiatan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 ini, dasar untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, yang diarahkan pada upaya mewujudkan visi dan misi berdasarkan RPJMD kabupaten Pangkep. Yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasana dasar, sumber daya manusia dan daya beli masyarakat.

Baca juga: Volume Kendraan di Pelabuhan Ajibata Meninkat Tajam "Direktur TSDP Lakukan Monitoring Arus Mudik Tahun Baru

"Pemkab Pangkep juga akan mengarahkan anggaran dalam rangka pengendalian kemiskinan ekstrim dan menekan inflasi dengan bertumpuh pada sumber daya lokal, pekerjaan dengan padat karya serta pengadaan diarahkan ke produk dalam negeri, " katanya. 

MYL menuturkan, agar mewujudkan program kegiatan yang terkandung dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten Pangkep, diperlukan pendanaan yang relatif sangat besar, dengan terbatasnya sumber pendanaan yang kita miliki, maka kita dituntut untuk lebih kreatif, efektif dan efisien dalam mengalokasikan belanja daerah.

Baca juga: Restocking Situ Gede Kota Bogor Tebar 33.000 Ekor Ikan

"Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembangunan secara bertahap, dan skala prioritas dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, "katanya.

Kebijakan pembangunan yang termuat dalam A0BD Pangkep TA 2023 ini, lebih merupakan proses lanjutan dari proses pembangunan yang telah diagendakan selama ini, kebijakan tersebut merupakan, kebijakan yang memiliki nilai strategis, terutama menjamin terpenuhinya hak - hak dasar masyarkat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.( Herman Djide)

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat