Isu Pengalihan Bankeu Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Banjarsari Mencuat

Lebak, - Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Perdesaan dari Kabupaten Lebak sudah ditetapkan, namun mencuat isu adanya pengalihan desa penerima Bankeu tersebut dialihkan ke desa lain di wilayah Kecamatan Banjarsari.

Desa penerima Bankeu infrastruktur ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lebak nomor : 900/Kep.256-DPMD/2022 tentang penetapan alokasi belanja bantuan keuangan untuk infrastruktur perdesaan di Kabupaten tahun anggaran 2022.

Baca juga: Bupati Pangkep Muhammad Yusran Saksi Pelantikan Pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Pangkep

Dari surat keputusan bupati tersebut, diketahui Kecamatan Banjarsari, 4 Desa mendapatkan Bankeu Infrastruktur. Namun ada isu mencuat Desa Cilegong ilir yang sudah tertera pada lampiran SK Bupati Lebak sebagai penerima Bankeu, akan dialihkan ke desa lainnya yang diduga ke Desa Jalupang Girang.

Kepala Desa Cilegong ilir, Santibi saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut membenarkan dan jika benar terjadi pengalihan merasa dirugikan.

Baca juga: Kementrian PUPR Bantu 1 Unit Excavator Untuk TPA Bitung

"Jelas pak (dirugikan-red), tapi di perubahan masih Cilir (Cilegong ilir), " ujarnya, Rabu 21 September 2022.

Sedangkan ketika dipertanyakan Dana Bankeu tersebut apakah sudah dicairkan   dan kepastian pengalihan, Kades Santibi menjawab masih menunggu proses selanjutnya.

Baca juga: Jelang Tahun Baru, Forkopimda Rakor Terbatas

"Belum nunggu perubahan. Nunggu keputusan rapat paripurna katanya om, " ucapnya melalui WhatsApp messenger.

Terpisah, Kepala DPMD Kabupaten Lebak, Babay Imrony, dipertanyakan hal tersebut mengaku pihaknya belum mengetahui adanya pengalihan Bankeu infrastruktur pada salah satu desa di Kecamatan Banjarsari.

Baca juga: Ketua DPW PKS Sumbar Apungkan Nama Calon Wakil Walikota Padang

"Saya belum lihat tentang pengalihan tersebut. Kalaupun ada harus di perubahan anggaran." Singkatnya, Selasa 20 September 2022.

Informasi yang diterima, isu Bankeu infrastruktur di wilayah Kecamatan Banjarsari mencuat, diduga karena salah satu anggota DPRD Lebak selaku aspirator ingin mengalihkan pada desa lainnya.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Sedangkan proses pengalihan harus melalui tahapan dan prosedur yang harus ditempuh, karena penentuan lokasi desa penerima sudah ada pada SK Bupati Lebak.***