GORONTALO - Dalam Kunjungan Kerja Reses di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo, Komisi III DPR RI memberikan perhatian pada upaya yang dilakukan Kanwil Gorontalo dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas sumber daya manusia. Serta data mengenai pelanggaran oleh petugas atau pegawai, Komisi III pun mepertanyakan bagaimana penanganannya persoalan kepegawaian.
Usai rapat, Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkapkan perhatianya pada upaya perbaikan SDM di Kanwil Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM. "Saya concern pada perbaikan aparat penegak hukum khusunya aparat Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, " ujar Johan di Gorontalo, Kamis (21/4/2022).
Untuk itu Komisi III pun mendorong kinerja dalam sistem pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kanwil Kemenkumham di Provinsi Gorontalo, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, adil, dan profesional, serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional.
Pada kesempatan rapat, Komisi III juga mempertanyakan upaya yang dilakukan Kanwil Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di bidang Pemasyarakatan yang masih kerap terjadi, yakni apakah ada kelebihan penghuni (overcrowded) di LAPAS, peredaran Narkoba di LAPAS, gangguan keamanan, dan penyelundupan barang ilegal.
Bahkan pada kesempatan rapat, Komisi III memberikan sorotan pada efektivitas kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA). Komisi III meminta data terkait pengawasan orang asing di wilayah Gorontalo. Komisi III pun mendorong agar menjalin efektivitas kerjasama yang dibangun dengan seluruh pihak dan menanyakan kendala yang masih dihadapi. (eko/aha)
