Kabid PSP Dinas Pertanian Prov Sulsel: Harus Ada Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan

PANGKEP - Lahan pertanian berkelanjutan wajib dilindungi demi menjaga ketahanan pangan.

Kepala bidang PSP dinas tanaman pangan provinsi Sulsel, Muhlis Mori menerangkan, harus ada penetapan lahan pertanian berkelanjutan yang tidak beralih fungsi.

Baca juga: Sambangi Kilang Padi, Babinsa Takar Kualitas Beras

Dikatakannya, Semakin tahun pertambahan penduduk semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk ini memengaruhi kebutuhan lahan kebutuhan papan.

"Oleh karena itu, jika lahan pertanian tidak dilindungi makan akan terjadi kekurangan pangan. Sehingga, Pengalihan fungsi lahan pertanian tidak boleh dilakukan. Kecuali jika ada pengganti lahan dan untuk kepentingan umum, "katanya.

Baca juga: Bendungan Roboh, 20 Hektar Lahan Petani di Jeneponto Potensi Gagal Panen, Wabup Paris Yasir: Kita Upayakan Segara Perbaikan

"Kita harapkan semua dukungan masyarakat, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, "tambahnya.

Perlindungan lahan telah diatur dalam undang-undang nomor 41. Selanjutnya akan dibuatkan perda.

Baca juga: Bupati Bantaeng Terima Sertipikat Tanah Hak Pakai dari Menteri ATR BPN

Kepala dinas pertanian Pangkep Andi Agustina menambahkan, saat ini lahan pertanian di Pangkep seluas 16.732 Ha.

Perlindungan hukum lahan berkelanjutan memerlukan dukungan semua pihak. Sehingga, dilakukan sossialisasi yang dihadiri camat, lurah dan pihak terkait.

Baca juga: Mas Dhito Ajak Petani Kab Kediri Pakai Pupuk Organik

Sosialisasi dilaksanakan di ruang pola kantor bupati Pangkep, Rabu(25/5/22).

"Hari ini baru tahap awal, kita lakukan sosialisasi dan kampanye. Ini akan berlanjut, mudah-mudahan ada dukungan dari semua pihak. Pemerintah dan masyarakat, "jelas Kadis pertanian Pangkep.( Herman Djide)

Baca juga: Dandim 0321/Rohil Ikut Panen Semangka di Demplot Ketahanan Pangan Terpadu Rokan Baru Pesisir di Pekaitan