Ketua Bawaslu Luwu Utara Harap Jajaran Sekretariat Pilah Produk Hukum yang Dikecualikan 

LUWU UTARA - Ketua Bawaslu Luwu Utara Muhajirin menginginkan jajaran sekretariat bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

"Divisi Hukum, bertanggung jawab menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan soft file produk hukum yang sudah diunggah di JDIH, " kata dia

Baca juga: Ketua DPRD Fajran Hadiri Pembukaan Pasar Ramadhan dan Pasar Mambo Tahun 2022

Pengumpulan dan pengolahan produk hukum pada setiap divisi bertanggung jawab baik divisi PHL, divisi SDMO dan Datin serta divisi HPP.

“Olehnya itu saya berharap staf mencermati dengan baik terhadap kelengkapan produk hukum yang kita hasilkan, ” kata Muhajirin di Sekretariat Bawaslu Luwu Utara, Sulsel. Senin (19/4/2022).

Baca juga: Anggota AKD Periode 2019-2022 DPRD Kota Blitar Mengalami Perubahan

Dia melanjutkan, sebelum diinput di JDIH agar kiranya dipilah terlebih dahulu antara produk hukum yang dapat diakses oleh publik dan produk hukum yang dikecualikan.

“Ini demi menjaga marwah lembaga Bawaslu agar tetap profesional dalam bekerja dan mengedepankan integritas, ” tutur Muhajirin.

Baca juga: Pansus Greenfields, Sulistiono: Investor Harus Berikan Manfaat Bagi Masyarakat