Mas Dhito Dorong Penanganan Bedah Rumah Fokus Tuntas Satu Desa

KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta penanganan rehabilitasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Kementerian PUPR maupun dari pembiayaan pemerintah daerah tidak lagi dilakukan menyebar. 

"Saya meminta di tahun 2022 ini mulai sekarang atau mungkin selambat-lambatnya tahun 2023 harus mulai, bahwa BSPS ini sudah tidak bisa lagi menyebar. Jadi tuntas satu desa dulu, seperti yang terjadi di Desa Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, " kata Mas Dhito, Selasa (5/4/2022)

Baca juga: Jelang Perayaan Tahun Baru Pemkab Cilacap Bersama TNI POLRI Terus Gelar Patroli Gabungan

Dengan kebijakan Mas Dhito itu, data rumah tidak layak huni (RTLH) dari desa yang sudah ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pengerjaannya diharapkan dapat dituntaskan berbarengan baik itu dari program pusat maupun daerah. Dalam hal ini, baik kategori rumah rusak ringan, sedang maupun berat.

Begitu persoalan RTLH satu desa tuntas, baru kemudian pindah ke desa lain. Melalui program  BSPS dari Kementerian PUPR maupun Pemda dan penanganan tuntas desa itu, diharapkan persoalan RTLH yang ada di desa langsung bisa tertangani serentak.

Baca juga: Kementrian PUPR Bantu 1 Unit Excavator Untuk TPA Bitung

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Agus Sugiarta menyampaikan, pada 2022 ini pihaknya telah mengusulkan 3000 unit rumah untuk masuk program BSPS ke Kementerian PUPR. Namun, sejauh ini diakui belum ada balasan dari Kementerian PUPR terkait usulan tersebut.

"Kemudian untuk RTLH yang nantinya sistemnya BKK (bantuan keuangan khusus) kami ada anggaran di tahun 2022 ini sebesar Rp 6, 3 miliar untuk kurang lebih 500 unit rumah, " bebernya.

Baca juga: DP3AKB Kabupaten Jember Gelar Sosialisasi Program Bangga Kencana, Pada Awak Media

Anggaran Rpb6, 3 miliar yang bersumber dari APBD itu diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah kategori ringan dan sedang dengan total bantuan Rp 10 juta dan Rp 15 juta untuk tiap rumah. Sedangkan,  untuk program BSPS dari Kementerian PUPR untuk penanganan rehab kategori berat dengan nilai Rp 20 juta tiap rumah. 

Sesuai dengan data RTLH tahun 2022, lanjut Agus, jumlah rumah tidak layak huni ada 10.220 rumah. Jumlah itu belum terbagi dalam kategori rehab ringan, sedang maupun berat. Diakui untuk bisa tuntas desa itu nantinya harus ada kolaborasi antara perbaikan RTLH dari dana APBD dengan program BSPS dari Kementerian PUPR.

Baca juga: Harga Sawit Meroket Tinggi, Penyeberangan Menuju Samosir H-3 Tahun Baru Naik Dratis

"Nanti bisa kita kolaborasikan, jadi masuk bareng tidak sendiri, " tandasnya. (adv Kominfo)