Pemkab Kediri Dapat WTP 6 Kali Mas Dito Dorong OPD Optimalkan Kinerja

KEDIRI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya menjadikan perolehan WTP yang ke-6 kali secara berturut-turut ini sebagai penyemangat untuk mengoptimalkan kinerja.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/5/2022)

Baca juga: Dandim 0824/Jember Kunjungi Koramil Jajarannya, Wujud Pembinaan Satuan

“Alhamdulillah Pemkab mendapatkan 6 kali WTP. Saya minta pada seluruh jajaran Pemkab untuk terus mengoptimalkan kinerja utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah, ” tutur Bupati yang kerap disapa Mas Dhito ini. 

Selain itu, menurutnya raihan WTP ini menjadikan Pemkab Kediri untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal itu pun diharapkan bisa diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri.

Baca juga: Kado Akhir Tahun Bupati Parosil, Pemkab Lambar Raih Prestasi WTP Ke 11 Kali

“Dengan peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan didapatkannya opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, ” beber Mas Dhito. 

Untuk diketahui, penyerahan LHP tersebut juga diikuti oleh 3 daerah lain. Yakni Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, dan Kota Malang.

Baca juga: Kementrian PUPR Bantu 1 Unit Excavator Untuk TPA Bitung

Kepala BPK, Joko Agus Setyono mengapresiasi keseriusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan secara konsisten. 

“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah serius dan konsekun dalam menyusun laporan kuangan daerah ini, ” katanya. 

Baca juga: Jalin Kerja Sama Bupati FDW Apresiasi dan Berterima Kasih Kepada Bank Sulut-Go

Joko juga berpesan kepada kepala daerah untuk terus mendorong kemandirian pendapatan daerahnya agar tidak bergantung pada anggaran dari pusat.(adv kominfo)