Puluhan Mahasiswa Aliansi Mahasiswa Peduli Cilacap (SIMAPECI) Berunjuk Rasa Didepan Kantor Bupati 

CILACAP– Puluhan orang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Peduli Cilacap (SIMAPECI) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Cilacap Kamis (10/2/2022).

Unjuk rasa dilakukan buntut dari dugaan kasus asusila yang menyangkut salah satu oknum di tubuh pemerintahan Kabupaten Cilacap.

Baca juga: Bandara Intenasional Juanda Bakal Dikawal Ketat Aparat TNI-Polri

Kedatangan rombongan pengunjuk rasa mendapat pengawalan ketat pihak Polres Cilacap. Pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan pernyataan sikap mereka.

Dalam aksinya, terlihat masa membawa spanduk, salah satunya bertuliskan 'Krisis Moralitas Pejabat Public'. 

Baca juga: 11 Titik Jalan Kota Mojokerto Ditutup Saat Malam Tahun Baru, Ini Rinciannya

Koordinator Umum, Hanafi Abdul Arif mengatakan, aksi ini dalam rangka mengkritisi moralitas dari oknum di tubuh pemerintahan Kabupaten Cilacap tersebut. 

Baca juga: Polrestabes Surabaya Terapkan Pengamanan 3 Ring pada Malam Pergantian Tahun

"Ini benar-benar murni aksi solidaritas dari kami para mahasiswa yang berpihak kepada masyarakat dan kami menuntut agar oknum tersebut diberhentikan dari jabatannya, " katanya. 

Lebih lanjut, mereka meminta kepada aparat penegak hukum (APH) di Cilacap terus mengusut kasus asusila yang menyangkut oknum tersebut hingga tuntas. 

Baca juga: Polrestabes Surabaya Menggelar Konferensi Pers Akhir Tahun 2021: Kasus Kriminal Mendomenasi, Pelanggar Lalu Lintas Berkurang

"Kami minta kasus ini agar diusut setuntas-tuntasnya agar polemik ini segera selesai dan kami mendesak Polres Cilacap untuk segera mengamankan oknum tersebut agar tidak terkesan menutupi kasus yang terjadi, " tegas Hanafi. 

Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta kepada Bupati Cilacap agar tidak melindungi oknum tersebut supaya kasus segera dapat diproses. 

Baca juga: Penuhi Hak Integrasi WBP, Tim TPP Lapas Selong Lakukan Sidang Akhir Tahun 2021

"Dalam hal ini, kami juga menuntut kepada DPRD Cilacap agar turut mengawal dan mengawasi proses hukum yang telah berjalan, minimal DPRD harus ber-statement atas kasus yang terjadi, " ucapnya.

Pihaknya sangat menyayangkan atas kasus yang melibatkan salah satu oknum di tubuh pemerintahan Kabupaten Cilacap karena dinilai sangat tidak pantas.

"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan harapannya agar tuntutan kami terpenuhi agar polemik ini segera berakhir, " pungkasnya.