Sidang Paripurna DPRD, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Terima Ranperda Persetujuan Retribusi PGB dari Ketua DPRD Haris Gani

PANGKEP - - Pemerintah pusat telah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditetapkan pada 2 Februari 2021.

Baca juga: Zikir dan Doa Akhir Tahun, Bupati Pangkep : Sebagai Rasa Syukur dan Intropeksi Diri Setahun Perjalanan

Terkait hal itu, Pihak eksekutif dan legislatif setuju dan melakukan penandatanganan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung(PGB).

Penandatanganan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung(PGB), oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Pangkep Haris Gani, pada sidang paripurna DPRD Pangkep, Senin(21/3/22).

Baca juga: Volume Kendraan di Pelabuhan Ajibata Meninkat Tajam "Direktur TSDP Lakukan Monitoring Arus Mudik Tahun Baru

Penandatanganan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah, diawali dengan pemandangan akhir Fraksi.

Dikatakan MYL, Pembentukan Ranperda ini untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Baca juga: Ini Kata Bupati Zaki Soal Pembentukan Kota Tangerang Tengah

Keberadaan Perda ini juga sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perijinan pendirian bangunan gedung.

"Melalui Perda ini juga, diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menciptakan iklim usaha yang sehat, "ucapnya.( Herman Djide)

Baca juga: Sinergitas Tiga Pilar Cilacap Amankan Jalannya Malam dan Perayaan Natal 2021